Perjalanan dinas lpdb. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Perjalanan dinas lpdb

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. (6) Perjalanan Dinas Jabatan di. 05/2015}; Permohonan izin paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan; {Inpres No. (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-LPDB-KUMKM) () KOMPAS. TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN WAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Menimbang a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas; b. surat persetujuan Perjalanan Dinas; c. ,I. Jabatan Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan (menurut PP No. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. 34,42 trilyun, 2017 sebesar Rp. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalan dinas ke luar dari tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau wilayah negara kesatuan republik Indonesia ke negara lainnya. Meni Arta. Nah, di dalam artikel ini kita akan bahas. SOP Bidang Bina Marga 2. Pengumuman hasil seleksi. mengikuti sosialisasi, rapat dan pertemuan lainnya; d. ID - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo berbagi cerita tentang. Pasal 6 (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Kementerian. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK. User-Manual-Modul-Perjadin. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang lebih efisien dan efektif, pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturna Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK. Perjalanan Dinas Jabatan pendidikan dan pelatihan. 05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; b. Termasuk penggunaan Geo Tagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (Geo Dinas). 2020. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam, Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. Daftar Pengeluaran Riil. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-KUMKM mengenai hasil kunjungan/ on the spot (OTS) ke KOHIPPI Sukabumi Nomor. Dengan komitmen untuk memudahkan akses ke dana bergulir bagi koperasi, LPDB-KUMKM meluncurkan aplikasi mobile eLPDB. Dokumen terkait dengan pelaporan perjalanan dinas diantaranya adalah surat tugas, disposisi dan bukti kas keluar. dapat menggantikan fungsi berlembar-lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD). melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. 4. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 17. 4. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Victoria Simanungkalit mengatakan empat persoalan itu antara. B. BAB III KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan Dinas, terdiri: a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Provinsi yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan b. PANGKALPINANG, KOMPAS. Ketentuan Umum, beberapa hal yang dimaksud dalam peraturan ini; 2. 05/2015 tentang Tata Cara. LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19. lpdb. III. 35. SATUAN BIAYA RAPID TEST Biaya pemeriksaan covid-19 (rapid test) sesuai dengan biaya rill sepanjang dalam masa pandemic covid-19. perjalanan dinas olehPejabatNegara(Bupati ZWakilBupati); b. "Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh aparat penegak. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan. 750. TUJUAN PERJALANAN DINAS Melakukan pemantauan tahap I dalam Rangka pelaksanaan PEMILU Legislatif tahun 2014. Sep 8, 2022 · PANGKALPINANG, KOMPAS. : Nomor : 1. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yangPerjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan peIjalananjkunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yangPrinsip Perjalanan Dinas. Untuk saat sekarang, di mana dunia sedang dilanda oleh covid-19 atau virus corona yang sangat berbahaya dan mengancam kesehatan. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran dana bergulir. Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain: a. Rancang Bangun Sistem Informasi Biaya Perjalanan Dinas Nurfarida1, Hilda Amalia2, Yunita3 1,2,3 Universitas Bina Sarana Informatika 1e-mail: keyza. Liputan6. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang lebih efisien dan efektif, pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturna Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK. Seperti diketahui, pada tahun 2022 lalu, penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp1,8 triliun. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakanPenerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perjalanan Dinas Mekanisme Langsung Sebelum Perjalanan Dinas No. Kes, SpPK WaDek 2 15 Des 2017 4. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Dinas dan Pembebanan biaya Perjalanan Dinas. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang lebih efisien dan efektif, pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK. untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. Jul 24, 2022 · Hingga awal Juli 2022, Indonesia tercatat memiliki sekitar 236 ribu unit koperasi dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang, dan volume usaha yang mencapai Rp163,45 triliun. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor: 164/PMK/05/2015. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. PERJALANAN DINAS PEGAWAI KELUAR DAERAH KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN Revisi Tanggal : : 30 Desember 2010 Nomor Halaman : : DPC12-0022 1 dari 3. ooo,- 750. perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 40 kilometer atau yang menyeberangi/melewati laut/selat. Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. I. 6293); Perpres RI No. Perancangan Sistem D. Undang-Undang Nomor47Tahun1999tentang PembentukanKabupatenNunukan,KabupatenMalinau, KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutaiTimurdanKota Bontang. 2. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Pcrjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan perjalanan dinas; Lampiran Surat Perjalanan Dinas adalah bagian dari surat perjalanan dinas yang digunakan untuk mengesahkan perjalanan. METADATA PERATURAN. 3 Lumintang, Denpasar, Telp. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, meliputi: 1. 200. perjalanan dinas luar daerah surat perintah tugas diterbitkan oleh: 1. Provinsi DKI Jakarta, perjalanan dinas luar kota per hari Rp530. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka memenuhi sesuai undangan yang harus diikuti lebih dari waktu sebagaimana huruf a dan huruf b, dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan kegiatan pemerintahan desa. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBATALAN l. Aplikasi Perjalanan Dinas; Peraturan & FAQ Perjalanan Dinas; Ketentuan Umum Perjadin Luar Negeri; SP4N Lapor ! Jadwal gelombang 1. Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”, sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba, serta bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara/daerah apabila Negara/ daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakanAdapun aturan tersebut diterbitkan setelah pegawai lembaga antirasuah itu beralih status menjadi aparatur sipil negara ( ASN) per 1 Juni 2021. Penutupan pendaftaran beasiswa umum: 1 Juni 2021. : Nomor : 1. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara Zumpsum. Menurut Yatimah (2013:244) berdasarkan sarana transportasi yang digunakan, perjalanan dinas pimpinan dapat dibedakan menjadi tiga macam,. Kemudian, ada juga penggunaan corporate card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (GeoDinas). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. Informasi dari salah seorang ASN yang setiap hari menangani SPPD di kantor gubernur Sulsel menyebut Pergub 22/ 2015 dan Keputusan Gubernur 2017 lalu yang mengatur hal tersebut, tak menjelaskan khusus soal perjalanan dinas di dalam kota. B. Bapak Prof. Printer 3. No. Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, yaitu. Aplikasi Perjalanan Dinas LPDB KUMKM. Perjalanan dinas Kawi Boedisetio telebiro. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan aparat penegak hukum saat ini. Itu belum termasuk biaya representasi yang ditetapkan sebesar Rp 250 ribu per hari untuk pejabat negara ke luar kota, Rp 200 ribu per hari untuk pejabat eselon I dan Rp 150 ribu per hari. com. 05/2008. (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi : a. com - Upaya mitigasi dampak penyebaran Covid-19, khususnya yang dirasakan koperasi, terus diupayakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Perjalanan dinas dengan sumber dana APBN/APBD menjadi isu dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam banyak. 5. Memahami tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan 1. LAPORAN PERJALANAN DINAS I. lpdb. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri , Dirjen Perbendahararaan menerbitkan PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak. Biaya transportasi; 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati: a. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. Tanggal : . 166, TLN No. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4/Per/M. 3 Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. PERJALANAN DINAS DAN 30% BIAYA PENGINAPAN Ilustrasi: BAB I PENDAHULUAN Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang melekat pada pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. S0P ini digunakan untuk proses pelaksanaan perjalanan dinas karyawan yang. Perjalanan Dinas inovasi modernisasi laporan perjalanan. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang lebih efisien dan efektif, pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturna Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 181/PMK. 13. b). 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan. J. NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. No. 6 Tempat berangkat. Dalam laporannya, BPK menemukan permasalahan ketidakpatuhan yang menyebabkan kerugian, salah satunya mengenai perjalanan dinas fiktif. Peraturan Rektor ITB Nomor 365/SK/I1. (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-informasi perjalanan dinas yang terkomputerisasi ini dapat memudahkan instansi untuk membuat surat perjalanan dinas dan pengelolaan data perjalanan dinas terkelola lebih baik. Gaji Pokok b. Dokumen ini dibutuhkan sebagai bukti bahwa yang terkait sedang menerima sebuah tugas dari pimpinan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas untuk keperluan antara lain: a. 241/SJ/III/2022 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSPL Pontianak mengikuti kegiatan. 26. perjalanan dinas ke luar daerah dari walikota dan menyerahkannya ke Kepala Dinas Undangan + data 15 menit TS 4 Memeriksa TS persetujuan perjalanan dinas jika belum memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah, menandatangani dan mengembalikan pada PPTK untuk ditindak lanjuti. Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo mengatakan, penyaluran dana bergulir melalui dua skema yakni pola. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah; 17. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; dan 8. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki satuan kerja yang bernama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang. JAKARTA, Bisnistoday – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berinovasi dalam memperkuat. ditemui (dihadiri oleh) Hasil : Telah dilakukan penjemputan Vaksin Sinovac sebanyak 50 vial dan Vaksin Pfizer sebanyak 20 vial ke Instalasi Farmasi Kabupaten Solok. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara Zumpsum. lpdb. Pelaksanaan seleksi administrasi: 2-10 Juni 2021. 0812 6652 7485 Kode Pos : 28463. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari; Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan secara Zumpsum. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. Sebagai ruang lingkup, penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan standar biaya perjalanan dinas serta pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja K/L untuk tahun anggaran 2016. beban kerja berlebihan yang mengakibatkan ke-tidakefisien-an dan ke-tidakefektif-an perjalanan dinas tersebut. perjalanan dinas dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam; b. Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula. Apakah peserta tersebut dapat diberikan uang harian SPD? Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK. • Efektifitas perjalanan dinas bergantung dari persiapan, pelaksanaan serta pelaporan yang dilakukan dengan tepat. Perjalanan Dinas adalah kegiatan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN atas perintah . dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati. 90 ayat (2) PP 45/2013; Inpres No. ----- BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd BASURI TJAHAJA PURNAMA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. (2016). Pangkat a. c. BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS DAN CPNS. ac. Dasar Hukum. Unified Modelling Language (UML) din Unified Modeling Language selanjutnya disebut (UML) adalah sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk. Government Action. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain. Kemudian platform lainnya adalah Transaksi Cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan menggunakan Cash Management System. UNDUHPejabat yang menerbitkan SPPD,pegawai yang melakukan perjalanan dinas,para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. Sistem pengajuan pencairan dana perjalanan dinas difokuskan bagiPerjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan c. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas diatur dalam Pasal 34 PMK 113/PMK. Paser No. Uang harian perjalanan dinas. Perjalanan Dinas yang direncanakan c. Tiket pesawat adalah dokumen yang berisi informasi tentang jadwal penerbangan dan tempat duduk yang telah dipesan oleh. 000,- Besaran (Rp) 1. 30 s/d 16. Panwas Kabupaten/Kota 1) Pelaksana yang melakukan perjalanan dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas (Kwitansi/Rincian Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, ST, SPD rampung, tiket PP, boarding passPerjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Untuk pembayaran perjalanan dinas yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, nilainya cukup signifikan. NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PERSONIL NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH .